Berita

IAIN Hadirkan Karo Perencanaan Kemenag dalam Raker Penyusunan Anggaran

Bangka (IAINSAS)-Beberapa bulan menuju tahun 2021, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adakan Rapat Kerja Penyusunan Anggaran Tahun 2021... Baca Selengkapnya

PBAK IAIN SAS BANGKA BELITUNG GELAR SECARA VIRTUAL

Bangka (IAINSAS)-IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah melaksanakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun Ajaran... Baca Selengkapnya

IAIN SAS Bangka Belitung Gelar Wisuda Drive Thru Ditengah Pandemi

Bangka (IAIN) – Pandemi COVID-19 masih terus menghantui Indonesia, bahkan Dunia. Banyak sekali kegiatan yang dibatasi, ditunda, hingga... Baca Selengkapnya

Terjadi Kendala Pada Sistem dan Jaringan, Ujian Psikotes CPNS Kemenag Dijadwalkan Ulang

Bangka,18/9/2020. Pelaksanaaan ujian Psikotes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Formasi Tahun 2020 yang dilaksanakan serentak di... Baca Selengkapnya

Pelepasan KKN Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Bangka (IAINSAS) - Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN SAS Bangka Belitung menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 13 Kelurahan... Baca Selengkapnya

Artikel

Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Penulis : Abd. Ghoffar Mahfuz | Diposting oleh Administrator | 25 April 2015

Perbankan Syari’ah di Indonesia terselenggara berdasakan undang-undang nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dilakukan melalui dua cara; penyelesaian melalui ligitasi dan non-ligitasi. Penyelesaian sengketa non-ligitasi dibagi dua; yaitu melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari beberapa cara tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dalam perspektif Islam Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga ini dikenal sejak zaman pra-islam. Di Indonesia tanggal 23 Oktober 1993 diesmikan Badan Arbitrase muamalat indonesia (BAMUI), kemudian diganti dengan, Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan Rakernas MUI 2002. Lembaga ini berfungsi menyelesaikan perselisihan sengketa di bidang ekonomi syari’ah. Kehadiran Arbitrase Islam seperti BASYARNAS di Indonesia merupakan suatu condition sine qua, secara yuridis formal kedudukan BASYARNAS dalam Tata Hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh. Apabila arbitrase tidak menyelesaikan perelisihan, maka lembaga peradilan sebagai jalan terakhir.

Jika file di bawah ini tidak terbuka atau Anda ingin menyimpan file, silahkan klik {Download File} (Didownload : 571 Kali )