IAINSASBABEL.AC.ID BANGKA. Pokja (Kelompok Kerja) Perencana Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan sekaligus silaturahmi bertajuk “Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Perencana” pada Kamis, 20 November 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Gedung Terpadu IAIN SAS Bangka Belitung.
Kegiatan dihadiri unsur pimpinan IAIN SAS Babel yang diwakili oleh Kepala Biro AUAK H. Yayat Supriadi, M.Si., Kepala Bagian ULA Amir Hamzah, SE., M.Pd.I, serta Ketua Pokjanas Perencanaan Kementerian Agama RI, Dr. Drs. H. Agus Sunaryo, M.Si. Serta pengurus dan anggota Pokja perencana di lingkungan Kementerian Agama se - Bangka Belitung.
Sebagai agenda rutin Pokja Perencana Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta mempererat silaturahmi antar pengurus dan anggota perencana di lingkungan Kementerian Agama.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik IAIN SAS Babel. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
“Saya sangat senang dengan kegiatan seperti ini. Ini bukan hanya ajang silaturahmi bagi para perencana, tetapi juga wadah memperkuat kekompakan antar-satker di bawah Kementerian Agama. Selama ini seolah-olah Kanwil Kemenag dan PTKIN itu berbeda, padahal semuanya berada dalam satu naungan Kementerian Agama,” ujarnya.
sementara itu, Kepala Biro AUAK IAIN SAS Babel, H. Yayat Supriadi, M.Si., menambahkan bahwa kegiatan ini penting sebagai sarana meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran. Ia menegaskan perlunya perencana bekerja berdasarkan regulasi dan pedoman resmi.
“Kemarin saya sempat berkunjung ke Biro Perencanaan Pusat. Saya sangat berharap para perencana dalam menyusun anggaran benar-benar mengikuti prosedur yang berlaku, mengacu pada Protas Kementerian Agama, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra, serta dokumen pendukung lainnya. Jangan sampai keluar dari koridor tersebut agar proses penganggaran tidak terkesan sekadar copy–paste, dan setiap satker memiliki output serta outcome yang optimal,” jelasnya.
Dalam sesi inti, Ketua Pokjanas Perencana Kementerian Agama RI, Dr. Drs. H. Agus Sunaryo, M.Si., menyampaikan materi komprehensif terkait perkembangan jabatan fungsional perencana. Beliau menguraikan tugas dan fungsi perencana, tahapan kenaikan pangkat dan angka kredit, pentingnya memahami siklus perencanaan – mulai dari perumusan program, penyusunan indikator kinerja, hingga evaluasi – serta menekankan perlunya membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Ia juga mengajak seluruh anggota Pokja untuk aktif berorganisasi, karena organisasi profesi menjadi sarana strategis dalam memperkuat jejaring, meningkatkan kompetensi, serta memperjuangkan kepentingan jabatan fungsional perencana di tingkat nasional.
.jpeg)
“Perencana itu adalah jantung dari kebijakan. Kualitas perencanaan menentukan kualitas pelaksanaan dan capaian kinerja. Karena itu, mari kita terus belajar, berkolaborasi, dan memperkuat organisasi profesi sebagai rumah bersama, termasuk melalui pembentukan pengurus Pokja Perencana di masing-masing provinsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan organisasi profesi bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan amanah regulasi yang harus dijalankan.
“Jabatan fungsional perencana wajib memiliki organisasi profesi, dan setiap perencana wajib menjadi anggota organisasi tersebut. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 serta Permenpan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana,” tegasnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pokja Perencana Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap kualitas perencanaan di setiap satuan kerja semakin meningkat, regulasi dapat diterapkan secara konsisten, dan komunikasi lintas unit semakin solid.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi serta foto bersama, yang menandai komitmen bersama untuk terus membangun perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada kinerja, dan sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Agama.(*)
