IAINSASBABEL.AC.ID BANGKA. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, Kanwil Kemenham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar forum strategis bersama jajaran pimpinan daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan konsep BESTIE-HAM (Bengkel Strategi Integrasi dan Edukasi HAM) sebagai instrumen solusi pelayanan publik di Bumk Serumpun Sebalai. Acara di ballroom Emidary 3 Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenham Bangka Belitung Suherman. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Beliau menegaskan bahwa komitmen pimpinan daerah adalah kunci utama dalam memastikan HAM bukan sekadar narasi hukum, melainkan realitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Turut mendampingi, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Anis Ratna Ningsih yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Penyelenggara. Dalam laporannya, Anis menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah menyelaraskan persepsi aparat pemerintah sebagai garda terdepan pelayan publik.
Kegiatan ini dirancang untuk membekali aparatur agar memiliki ketajaman dalam mengintegrasikan nilai HAM ke dalam kebijakan daerah, terutama dalam fungsi pelayanan dasar," tegas Anis.
.jpeg)
Forum ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari seluruh Bupati dan Walikota se-Bangka Belitung, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota, serta 10 Kepala Desa yang terpilih dalam piloting project Desa Sadar HAM se-Babel. Hadir pula Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Syamsudin.
Agenda inti menghadirkan tiga pakar hukum sebagai narasumber. Sesi pertama menghadirkan Jeanne Darc Noviayanti Manik yang dipandu oleh moderator Syamsudin. Sesi berikutnya diisi oleh Reski Anwar moderator Yoelizar
Sesi terakhir Syafri Hariansah dengan moderator Anis Ratna Ningsih.
Pada sesi krusial, Dosen Ilmu Hukum IAIN SAS Babel, Reski Anwar, memaparkan materi bertajuk "BESTIE-HAM: Transformasi Pelayanan Publik dari Penguasa Menjadi Mitra Hakiki Rakyat" Dipandu oleh moderator Yoelizar (Kabag Kemenham), Reski Anwar menyampaikan 15 poin strategis yang membedah urgensi HAM dalam berbagai dimensi, mulai dari hak sipil, politik, hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Dalam paparannya yang tegas, Reski menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi penghalang pemenuhan hak dasar.
Pelayanan publik yang berbasis HAM adalah amanah konstitusi. Melalui konsep 'Bengkel Strategi', kita mendorong efisiensi birokrasi melalui digitalisasi dan penguatan hukum yang hidup di masyarakat (living law) untuk menciptakan keadilan yang murah, cepat, dan bermartabat," ujar Reski Anwar di hadapan para pimpinan daerah.
Diskusi Transparan dan Solusi Lapangan
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka yang berlangsung dinamis. Para kepala dinas, hingga Kepala Desa mengajukan berbagai pertanyaan menarik terkait kendala implementasi HAM di lapangan, termasuk sengketa wilayah tambang dan tantangan inklusi sosial.
Seluruh pertanyaan dijawab secara transparan dan solutif oleh para narasumber dan pihak Kemenham. Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan mediasi di tingkat desa dan audit fasilitas publik agar lebih ramah terhadap kelompok rentan.
Melalui partisipasi aktif dosen sebagai akademisi dalam forum ini, IAIN SAS Bangka Belitung membuktikan peran nyatanya dalam pengabdian masyarakat dan penguatan supremasi hukum di tingkat regional. Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang mengedepankan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan pembangunan.(*)
